MINAHASA UTARA, BitungAktual.Online — Sebanyak 1.800 mahasiswa Universitas Klabat (Unklab) mendapat edukasi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui program Bapelkum Goes to Campus yang digelar Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Bitung, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas literasi hukum di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Fakultas Ilmu Komputer menjadi peserta dalam rangkaian diskusi yang membahas pemahaman hukum, khususnya terkait KUHP Baru.
Kepala Bapelkum Bitung, Sudarsono, SH, MH, mengatakan program Bapelkum Goes to Campus dirancang untuk mendekatkan edukasi hukum kepada masyarakat melalui lingkungan pendidikan.
“Diskusi hari ini merupakan bagian dari Program Bapelkum Goes to Campus. Dalam artian, kita mau memberikan pemahaman, sosialisasi KUHP Baru kepada semua lingkungan masyarakat,” ujar Sudarsono.
Menurut Sudarsono, mahasiswa menjadi salah satu kelompok penting yang perlu mendapatkan pemahaman mengenai hukum karena mereka merupakan bagian dari masyarakat yang akan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Dua Fakultas, 1.800 Mahasiswa Ikuti Edukasi
Program edukasi hukum di Universitas Klabat telah dilaksanakan dalam dua sesi. Masing-masing kegiatan menyasar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Komputer.
Total peserta dari kedua fakultas tersebut mencapai sekitar 1.800 mahasiswa.
Sudarsono menegaskan, kegiatan tersebut tidak dimaksudkan sebagai agenda satu kali. Bapelkum Bitung bersama Universitas Klabat telah menyiapkan kerja sama untuk melanjutkan program edukasi hukum di lingkungan kampus.
“Total peserta ada 1.800 peserta dari dua fakultas. Nah, ini bukan akhir, tapi ini merupakan awal karena ke depan kita sudah akan melaksanakan kerja sama,” katanya.
Kerja sama tersebut juga telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Rektor Universitas Klabat. Salah satu fokusnya adalah pemberian pemahaman dan sosialisasi hukum kepada warga kampus.
Unklab Belum Memiliki Fakultas Hukum
Sudarsono menjelaskan, edukasi hukum di Unklab dinilai relevan karena kampus tersebut belum memiliki Fakultas Hukum. Karena itu, pemahaman mengenai hukum perlu diperkenalkan kepada mahasiswa dari berbagai bidang keilmuan.
“Kebetulan juga di sini, di Universitas Klabat ini belum ada Fakultas Hukum. Jadi sangat tepat, teman-teman mahasiswa yang di luar Fakultas Hukum paling tidak mengetahui apa itu hukum,” ujarnya.
Pada kegiatan kali ini, KUHP Baru menjadi tema utama yang dibahas. Bapelkum Bitung juga merencanakan kegiatan lanjutan dengan tema-tema hukum lainnya pada tahun mendatang.
Prodi Informatika Dukung Edukasi Hukum
Dukungan terhadap kegiatan tersebut disampaikan Kepala Program Studi Informatika Universitas Klabat, Semmy Taju, SKom, MS, PhD.
Menurut Semmy, edukasi hukum menjadi momentum yang tepat bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman mengenai aturan hukum dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.
“Kami berterima kasih untuk kedatangan dari Kanwil Kementerian Hukum Sulut dan Bapelkum Bitung. Ini sebenarnya waktu yang sangat tepat untuk memberikan edukasi kepada anak didik kami,” ujar Semmy.
Ia berharap pemahaman hukum yang diperoleh mahasiswa dapat membantu mereka mengenali berbagai tindakan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan menurut hukum.
“Dengan adanya edukasi sehubungan dengan hukum ini, kiranya mahasiswa lebih memahami persoalan hukum. Bahkan dalam banyak tindakan kriminal, mahasiswa sudah tahu sekiranya yang mana yang baik dan mana yang tidak boleh dilakukan,” katanya.
Semmy juga menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan Bapelkum Bitung atas pelaksanaan program tersebut.
“Terima kasih kembali untuk Kanwil Kementerian Hukum dan Balai Pelatihan Hukum yang sudah memberikan banyak sekali ilmu. Dan bahkan kami sangat mendukung setiap kegiatan yang dilakukan,” pungkasnya.
Program Bapelkum Goes to Campus di Universitas Klabat diharapkan menjadi bagian dari kesinambungan edukasi hukum di lingkungan perguruan tinggi, sehingga informasi mengenai perkembangan hukum dapat lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu.
(Red_FRT)